DKPP Terima Lima Aduan Dugaan Pelanggaran Etik KPU Terkait Persyaratan Pendidikan Gibran

JAKARTA, DUKROI NEWS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Aduan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Lima aduan tersebut disampaikan oleh sejumlah individu dan kelompok masyarakat setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran. Perkembangan ini kembali menarik perhatian publik terhadap proses pencalonan pada Pilpres 2024, khususnya mengenai penerapan peraturan pemilu dan tanggung jawab etik penyelenggara pemilu.

Berdasarkan informasi mengenai penerimaan pengaduan pada Oktober 2026, DKPP menerima laporan secara bertahap pada 8, 9, 13, dan 14 Oktober. Dua laporan pertama diterima pada 8 dan 9 Oktober, sedangkan tiga laporan berikutnya masuk pada 13 dan 14 Oktober 2026.

Penerimaan lima aduan tersebut belum berarti bahwa anggota KPU atau penyelenggara pemilu yang dilaporkan telah terbukti melakukan pelanggaran etik. Setiap laporan harus melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum DKPP dapat menentukan tindak lanjutnya.

Lima Aduan Masuk dalam Rentang 8 hingga 14 Oktober 2026

DKPP menerima lima pengaduan yang mempersoalkan tindakan penyelenggara pemilu terkait persyaratan pendidikan Gibran. Pengaduan tersebut berasal dari sejumlah individu dan kelompok masyarakat yang meminta agar tindakan pihak-pihak yang dilaporkan diperiksa melalui mekanisme penegakan kode etik.

Pengaduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil yang mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Laporan tersebut diterima pada 8 Oktober 2026 dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026.

Dalam laporan tersebut, pihak yang diadukan adalah Ketua dan lima anggota KPU RI. Pokok pengaduan berkaitan dengan tindakan penyelenggara pemilu dalam persoalan yang menyangkut persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden.

Sehari kemudian, pada 9 Oktober 2026, DKPP menerima pengaduan kedua dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang berasal dari Yayasan Dewi Keadilan. Laporan tersebut tercatat dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Pengaduan kedua turut menyasar lima pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI selain enam pimpinan KPU RI. Dengan demikian, laporan tersebut mencakup sejumlah pejabat dari dua lembaga penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, pada 13 Oktober 2026, DKPP menerima dua pengaduan tambahan. Salah satunya disampaikan oleh Novi Manaban dan Paman Nurlette, sedangkan laporan lainnya diajukan oleh Ibnu Jandi. Kedua laporan tersebut masing-masing tercatat dengan tanda terima Nomor 041/02-12/SET-02/X/2026 dan Nomor 044/02-13/SET-02/X/2026.

Pengaduan kelima diterima pada 14 Oktober 2026. Laporan tersebut diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama sejumlah pihak yang turut mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran.

Pengaduan terakhir tercatat dengan tanda terima Nomor 045/01-14/SET-02/X/2026. Rangkaian laporan ini menunjukkan bahwa sejumlah pihak memilih menggunakan mekanisme pengaduan etik untuk meminta pemeriksaan terhadap tindakan penyelenggara pemilu.

Putusan MK Menjadi Latar Belakang Pengaduan

Persoalan yang melatarbelakangi lima pengaduan tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan tersebut menjadi perhatian karena memuat pertimbangan mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran serta ketentuan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

Isu tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi sejumlah pihak untuk meminta pemeriksaan etik terhadap penyelenggara pemilu. Para pengadu mempersoalkan aspek penerapan peraturan dan tindakan pejabat yang berkaitan dengan proses pencalonan.

Namun, perkara yang diperiksa MK dan pengaduan etik di DKPP memiliki ruang lingkup serta kewenangan berbeda. MK menjalankan kewenangan konstitusionalnya, sedangkan DKPP menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan pengaduan yang memenuhi persyaratan.

Karena itu, putusan MK yang menjadi latar belakang pengaduan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran etik oleh anggota KPU. Dugaan tersebut tetap harus dinilai melalui proses pemeriksaan tersendiri di DKPP.

Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Ikut Dipersoalkan

Salah satu pokok persoalan yang menjadi perhatian para pengadu adalah Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan dokumen pendidikan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Denny Indrayana bersama sejumlah pihak yang mengajukan pengaduan pada 14 Oktober 2026 mempersoalkan ketentuan tersebut. Mereka menilai terdapat persoalan dalam penyusunan maupun penerapan aturan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Keberatan yang disampaikan pihak pengadu tidak hanya menyangkut persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan proses pembentukan dan penerapan ketentuan dalam peraturan KPU.

Pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak pengadu yang masih harus diuji melalui mekanisme yang tersedia. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan pengadu, tetapi harus melalui pemeriksaan terhadap bukti dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam penyelenggaraan pemilu, peraturan teknis yang diterbitkan KPU menjadi pedoman bagi proses pencalonan dan berbagai tahapan pemilu lainnya. Penyusunan serta penerapan aturan tersebut perlu memperhatikan dasar hukum, kepastian prosedur, dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Apabila terdapat pihak yang menilai tindakan penyelenggara pemilu bertentangan dengan kode etik, mekanisme pengaduan kepada DKPP dapat digunakan untuk meminta pemeriksaan. Namun, kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran harus tetap mengikuti proses yang berlaku.

KPU Menghormati Mekanisme Pengaduan

KPU RI sebelumnya menyatakan menghormati mekanisme pengaduan yang diajukan kepada DKPP. Komisioner KPU RI Idham Holik menyampaikan bahwa KPU menghormati proses penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sikap tersebut menempatkan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Apabila laporan berlanjut ke tahap pemeriksaan, KPU dan pihak-pihak yang dilaporkan dapat memberikan penjelasan melalui prosedur yang tersedia.

Di sisi lain, DKPP memiliki kewenangan untuk menilai apakah tindakan penyelenggara pemilu yang diadukan berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan uraian pengaduan, bukti yang disampaikan, kewenangan pihak yang dilaporkan, serta aturan yang berlaku.

Dalam penanganan perkara etik, keberatan terhadap kebijakan atau peraturan perlu dibedakan dari dugaan pelanggaran kode etik oleh individu yang menjalankan tugasnya. Tidak setiap perbedaan pandangan hukum secara otomatis merupakan pelanggaran etik.

Oleh karena itu, pemeriksaan yang objektif diperlukan agar kesimpulan yang diambil tidak hanya didasarkan pada perhatian publik terhadap suatu persoalan, tetapi juga pada bukti dan ketentuan hukum yang relevan.

Bagaimana Tahapan Pemeriksaan Aduan di DKPP?

DKPP merupakan lembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan kewenangannya, lembaga tersebut memproses pengaduan berdasarkan ketentuan yang mengatur persyaratan administratif dan materiil.

Tahapan awal penanganan pengaduan meliputi verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan formal. Setelah itu, pengaduan dapat memasuki verifikasi materiil untuk menilai substansi laporan serta relevansi bukti yang disampaikan.

Apabila suatu pengaduan belum memenuhi persyaratan administrasi, pengadu dapat diminta memperbaiki atau melengkapi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengaduan yang memenuhi persyaratan dapat diproses lebih lanjut sesuai prosedur DKPP.

Pada tahap pemeriksaan materiil, DKPP perlu menilai apakah uraian pengaduan dan bukti yang disampaikan cukup relevan untuk mendukung dugaan pelanggaran kode etik. Apabila persyaratan terpenuhi, perkara dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, lima pengaduan yang telah diterima belum dapat langsung disimpulkan akan seluruhnya berlanjut ke persidangan. Status setiap laporan bergantung pada hasil pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.

Proses tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan laporan berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan pengaduan merupakan tahapan awal, bukan keputusan akhir mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran.

Mengapa Penanganan Aduan Ini Menjadi Perhatian Publik?

Persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran menarik perhatian karena berkaitan dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 dan penerapan peraturan pemilu. Sementara itu, pengaduan kepada DKPP menyangkut standar etik yang harus dijaga oleh penyelenggara pemilu ketika menjalankan kewenangannya.

Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu tidak hanya berkaitan dengan hasil pemungutan suara. Kepercayaan tersebut juga dipengaruhi oleh transparansi proses, konsistensi penerapan peraturan, serta kemampuan lembaga terkait menjelaskan keputusan yang menjadi perhatian masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, mekanisme pengawasan etik menjadi salah satu jalur untuk menilai perilaku penyelenggara pemilu. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila memiliki dasar yang relevan, sedangkan lembaga berwenang harus menanganinya secara profesional dan sesuai prosedur.

Meski demikian, perhatian publik yang tinggi perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap tahapan hukum. Informasi mengenai adanya pengaduan harus dibedakan dari informasi mengenai status perkara, hasil pemeriksaan, maupun putusan akhir.

Pembedaan tersebut diperlukan agar pemberitaan mengenai proses hukum tidak mendahului kesimpulan lembaga yang berwenang. Prinsip ini juga penting dalam pemberitaan politik yang akurat, berimbang, dan tidak menggiring pembaca pada kesimpulan yang belum didukung hasil pemeriksaan.

DKPP Diminta Menangani Laporan Secara Transparan

Setelah menerima lima pengaduan, DKPP perlu menilai setiap laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil verifikasi administrasi dan materiil, serta keputusan mengenai kelayakan masing-masing aduan untuk diproses lebih lanjut.

Transparansi dalam penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan laporan secara proporsional. Informasi mengenai status pengaduan, tahapan pemeriksaan, dan keputusan yang diambil nantinya dapat membantu publik memahami mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Pada saat yang sama, KPU dan pihak-pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan melalui prosedur yang tersedia. Pemeriksaan yang objektif perlu memberikan ruang bagi pengadu untuk menyampaikan dasar laporannya dan bagi pihak teradu untuk menjawab dugaan yang dialamatkan kepadanya.

Sampai terdapat hasil pemeriksaan atau putusan yang menyatakan sebaliknya, lima pengaduan tersebut harus dipahami sebagai laporan dugaan pelanggaran etik, bukan bukti bahwa pelanggaran telah terjadi.

Menunggu Perkembangan Penanganan Lima Aduan

Perkembangan penanganan lima aduan terkait persyaratan pendidikan Gibran masih perlu dipantau melalui informasi resmi DKPP. Masyarakat perlu memperhatikan status setiap laporan serta tahapan pemeriksaan yang telah dilalui sebelum menarik kesimpulan mengenai substansi pengaduan.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya pemisahan antara proses hukum, pengawasan etik, dan pendapat para pihak yang terlibat. Putusan MK, pengaduan terhadap penyelenggara pemilu, tanggapan KPU, dan hasil pemeriksaan DKPP merupakan bagian yang saling berkaitan, tetapi memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

Dengan demikian, perhatian publik terhadap perkara ini perlu disertai pemahaman bahwa proses pemeriksaan harus berjalan berdasarkan bukti, aturan, dan kewenangan masing-masing lembaga. Keputusan akhir mengenai dugaan pelanggaran etik hanya dapat ditentukan melalui mekanisme yang berlaku.

Kesimpulan

DKPP menerima lima aduan dugaan pelanggaran etik terhadap penyelenggara pemilu terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Aduan tersebut masuk secara bertahap pada 8, 9, 13, dan 14 Oktober 2026 dengan sejumlah individu dan kelompok masyarakat sebagai pengadu.

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta persoalan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi bagian dari latar belakang pengaduan. KPU menyatakan menghormati mekanisme yang berjalan, sedangkan DKPP menangani laporan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Hasil akhir penanganan lima aduan tersebut bergantung pada proses pemeriksaan dan keputusan lembaga yang berwenang. Karena itu, masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan perkara melalui sumber resmi dan membedakan dugaan yang disampaikan pengadu dari kesimpulan hukum yang telah ditetapkan.